Renja DPPKB 2019

RENCANA KERJA
DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019

A.    Latar Belakang
Pendidikan  merupakan  aspek  terpenting  dalam  proses  pembangunan  suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Keberhasilan dalam membangun   pendidikan akan memberikan kontribusi signifikan  pada pencapaian pembangunan nasional suatu bangsa.
Dalam Pembukaan UUD 45 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dalam UUD 45 Pasal 31 diamanatkan pula bahwa setiap warga negara Indonesia di seluruh tanah air berhak memperoleh akses dan kesempatan  layanan  pendidikan  yang  merata,  bermutu,  relevan,  dan  berdaya  saing sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Karena itu, pembangunan pendidikan harus merupakan upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh dari Pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya yang bermutu, cerdas, terampil, dan kompetitif.

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan  ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam dunia pendidikan yang meliputi peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam menjalankan peran sertanya dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Untuk melegalisir peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan tersebut, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 192 s.d 197 yang mengatur tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Guna meningkatkan peranserta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka telah dapat ditetapkan pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 573/DIKBUD/2014 yang ditandatangi oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 10 Desember 2014.

Peran yang dijalankan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah P3M (Pertimbangan, Pendukung, Pengontrol dan Mediator), dengan perincian sebagai berikut :
1.    Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (Advisory)
2.    Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (Supporting)
3.    Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Controlling)
4.    Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislative) dengan masyarakat

Untuk menjalankan perannya, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dewan Pendidikan juga melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Di samping itu, fungsi Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat. Dewan Pendidikan juga berfungsi dalam mendorong dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat eksistensi Dewan Pendidikan dewasa ini sudah memperoleh tempat yang kuat dalam UU dan PP, maka satu hal yang paling penting adalah upaya agar Dewan Pendidikan agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Semua pihak yang tekait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pendidikan harus dapat memberikan dukungan dan kerja sama secara sinergis Pelaksanaan tugas dan fungsi di atas  tidak akan dapat dilakukan jika tidak memiliki data dan informasi atau bahan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan itu. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Prov. Kalbar mengalami kendala, yaitu diantaranya keterbatasan dalam ketersediaan biaya. Untuk itu sangat diharapkan pemerintah, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dapat membantu menyediakan biaya yang diperlukan sehingga fungsi dan tugas yang dibebankan kepada Dewan Pendidikan dapat terlaksana. Untuk itu besar harapan kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan bantuan dana guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

B. Tujuan
Tujuan dari Rencana Kerja Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah   untuk   mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar daerah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah terutama Dalam bidang Pendidikan.

C.     Hasil Kerja yang Diharapkan
Hasil kerja yang diharapkan dari program kerja tahun 2019 adalah:
•    Terumuskannya Peraturan Daerah (Perda) Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagai “supporting system” penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dasar dan menengah terutama dari komponen biaya yang bersumber dari berbagai stakeholders untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu kepada masyarakat secara adil dan merata di Provinsi Kalimantan Barat.
•    Terjalinnya kerjasama semua stakeholder pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Barat
•    Terimplementasinya program dewan pendidikan dan program komisi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan  bagi instansi yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu, serta terjangkau bagi masyarakat
•    Terpenuhinya peralatan perlengkapan Kesekretariatan.

D. Program Kelembagaan
Menyikapi output di atas, maka program kelembagaan DPPKB tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Peran Pemberi Pertimbangan (Advisory)
1.    Melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Kab/Kota Se-Kalimantan Barat dalam rangka membangun sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
2.    Melaksanakan FGD CSR dalam rangka Peningkatan Peran Serta DUDI dalam peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Barat

Peran Pendukung (Supporting)
1.    Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai CSR dalam rangka mendukung pemerataan akses memperoleh pendidikan secara adil dan merata bagi seluruh penduduk usia belajar di Provinsi Kalimantan Barat
2.    Mendorong penyelenggaraan pendidikan bekerjasama dengan DUDI, orang tua dan masyarakat
3.    Melaksanakan Workshop Pemberdayaan Komite Sekolah
4.    Penerbitan Media/Majalah “Kapuas Edukasia” Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

Peran Pengontrol (Controlling)
1.    Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dewan Pendidikan di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat
2.    Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat
3.    Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Ujian Nasional di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat
4.    Melaksanakan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5.    Menyusun dan menyampaikan laporan akhir tahun kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan laporan komisi-komisi
6.    Melaksanakan pembuatan dokumentasi kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
Peran Mediator
1.    Menjalin kerjasama dengan stakeholder pendidikan dalam rangka pemetaan pendidikan di Kalimantan Barat

E. Program Komisi
Secara rinci program setiap komisi dalam lingkup Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

   Program Kerja Komisi Pendidikan Tinggi
(1)    Dialog terstruktur kepada pejabat struktural bidang akademis yang membahas isu mutahir akademik:
•    Program studi yang belum terakreditasi
•    Peningkatan akreditasi dari C ke B
(2)    Identifikasi masalah penyaluran dan efektivitas pelaksanaan pemberian distribusi beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu
(3)    Dialog elemen PT (N/S); PD 3, BEM Fak/Univ tentang : Isu-isu program pemerintah untuk membantu lulusan SMA/sederajat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

    Program Kerja Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah
(1)    Kajian kebijakan sekolah berasrama terpadu di Daerah Khusus (lanjutan)
(2)    Kajian Kebijakan SMK Berbasis Keunggulan Lokal
(3)    Kajian Pemetaan Guru Berdasarkan Mata Pelajaran
(4)    Kajian Kebijakan Guru Bersertifikat

    Program Kerja Komisi Pendidikan Keagamaan
(1)    Identifikasi masalah pendidikan keagamaan
(2)    Pelatihan Peningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan
(3)    Melakukan workshop peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan keagamaan
(4)    Pelaksanakan Penelitian tentang pembelajaran Keagamaan atau Model Pembelajarannya pada Jenjang SD/SMP/SMU

    Program Kerja Komisi Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI)
(1)    Kajian Kebijakan Pembinaan PAUD dan PKBM meliputi aspek : Adminidtrasi, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Kelembagaan dan Sarana Prasarana
(2)    Kajian Keterlibatan Masyarakat Setempat Dalam Mengusung Program Sayang PKBM

F. Program Sekretariat
1.    Pelaksanaan Operasional Kesekretariatan terdiri dari : fotokopi, ATK, ART, Telepon/Internet, Koran, konsumsi rapat dll
2.    Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris :
•    Update Website Dewan Pendidikan dan kegiatan admin website & medsos
•    Pengadaan Pengeras Suara/Sound System (1 set)
•    Pengadaan Handycam (1 unit)
•    Renovasi Ruang Rapat dan Ruang Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
•    Pemeliharaan barang inventaris
•    Pemeliharaan/pembersihan ruang sekretariat dan ruang rapat Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

G. Humas
Humas  menyampaikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder melalui media informasi cetak dan/atau elektronik
•    Sosialisasi melalui Konfrensi Pers
•    Pers Realease
•    Laporan melalui Konfrensi Pers
•    Pengumuman/Reklame
•    Ucapan Selamat
•    Ucapan Belasungkawa

H. Sumber Dana
Dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan program di atas adalah Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.

I.  Penutup
Besar harapan kami rencana kerja ini dapat terlaksana, sehingga Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.