Panduan Pengawas Sekolah

0

Pengawas sekolah mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mari kita ketahui apa, mengapa, bagaimana dan siapa pengawas tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 disebutkan bahwa pengawas sekolah adalah “guru pegawai  negeri  sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.  Dalam Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2010 Pasal 4 disebutkan “pengawas sekolah” merupakan Pejabat karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.  Intinya pengawas sekolah adalah sebuah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil dari guru.

Pengawas sekolah merupakan guru pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang nantinya akan melakukan pengamatan dengan melihat baik secara langsung atau tidak terhadap objek yang diamati, yaitu sekolah yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan. Selanjutnya dalam laporan ini pengawas sekolah dimaksudkan adalah pengawas sekolah menengah (SMA/SMK).

Pengawas sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam penyelenggaraan pendididikan. Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sekolah merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Dengan posisi yang sedemikian strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, sebenarnya pengawas sekolah seharusnya memiliki andil yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pendidikan di sebuah provinsi/kabupaten / Kota.  Permasalahannya adalah seberapa besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tersebut memberikan porsi kepada pengawas sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasannya sesuai tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah yang diatur dalam peraturan atau perundangan yang berlaku.

Jika ditinjau dari struktur keorganisasian, kedudukan pengawas merupakan jabatan karir fungsional yang langsung di bawah garis komando kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Tugas dan tanggung jawab pembinaan secara langsung di bawah naungan kepala dinas.  Dalam struktur organisasi juga digambarkan garis koordinasi dengan bidang-bidang yang ada di lingkup instansi dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.  Kedudukan pengawas sekolah berada pada tingkat provinsi bukan pada tingkat di bawahnya.  Hal ini harus dipahami oleh pejabat-pejabat yang berada pada level di bawah kepala dinas, sehingga akan terjadi sebuah komunikasi dan hubungan kerja yang baik dan saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tugas pengawas sekolah
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 disebutkan Tugas Pokok  Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantuan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan Permen Pan & RB tersebut di atas,  lingkup tugas pengawas sekolah meliputi pengawasan akademi dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik, mencakup antara lain: pembinaan guru, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah terdiri atas standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan; penilaian kinerja guru; pembimbingan dan pelatihan profesional guru; penilaian Kinerja Guru pemula; pengawasan pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula.
Pengawasan manajerial mencakup pembinaan kepala sekolah, pemantauan  pelaksanaan  standard nasional pendidikan, dan penilaian kinerja kepala sekolah
Pembinaan guru dalam pengawasan akademik meliputi pemantauan dan penilaian terhadap kemampuan profesional guru yang mencakup lima hal berikut.
1.    Kemampuan  guru mata pelajajaran/kelas  dalam  merencanakan pembelajaran melalui penyusunan silabus dan RPP atau guru BP (konselor) menyusun perencanaan pembimbingan dan konseling.
2.    Kemampuan  guru  BP  dalam  pelaksanaan  pembimbingan  dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif termasuk penggunaan media pembelajaran yang relevan.
3.    Kemampuan guru/pembimbing dan konseling dalam menilai proses dan hasil pembelajaran/pembimbingan dengan menggunakan teknik penilaian yang relevan.
4.    Kemampuan guru dalam membimbing dan melatih peserta didik dalam Proses pembelajaran, bimbingan dan latihan pada kegiatan yang terkait intra  kurikuler   (pembelajaran   remedial dan    pengayaan), dan    ekstra kurikuler.
5.    Peningkatan kemampuan guru Bimbingan dan Konseling yang terkait dengan  pengembangan  diri  peserta  didik  yang  sesuai  dengan kebutuhan,   potensi,  bakat,  minat, dan    kepribadian   peserta  didik  di sekolah.

Pengawasan manajerial merupakan   fungsi supervisi yang berkenaan  dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sekolah yang meliputi ; perencanaan,    koordinasi,    pelaksanaan,    penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga kependidikan dan sumberdaya lainnya

Dalam tugasnya sebagai pengawas manajerial, pengawas sekolah memiliki fungsi sebagai (1). fasilitator    dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah; (2). asesor dalam mengidentifikasi   kekuatan   dan   kelemahan   serta   menganalisis   potensi sekolah; (3). informan  pengembangan   mutu  sekolah (4). evaluator terhadap hasil pengawasan.

Tugas dan Fungsi
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditandaskan  pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan.  Lebih lanjut  pada Pasal  57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 21 tahun 2010 Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
Nana Sudjana, dkk. (2006) menyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas.

Pertama, melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Kedua, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Ketiga, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka ada 10 kegiatan yang dilakukan oleh pengawas.
1.    Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
2.    Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3.    Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbing¬an siswa.
4.    Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5.    Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbing¬an siswa.
6.    Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaran pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
7.    Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
8.    Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
9.    Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi pengawas, maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan  kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003).

Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.

Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi tugas: memantau penjaminan/ standard mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.
Tugas pokok reporting meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.

Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam meminpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekruit personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas.

Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.

Beban kerja
Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,5 jam perminggu diatur sebagai berikut.
1.    Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
2.    Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan.
3.    Akan tetapi jika seorang Pengawas Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan diangkat sebagai Pengawas Satuan Pendidikan maka beban kerjanya paling sedikit membina 7 (tujuh) satuan pendidikan.

Pengawas & mutu pendidikan
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditandaskan  pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan.  Lebih lanjut  pada Pasal  57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Supervisi akademik adalah fungsi supervisi atau peran yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.
Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam:
1.    Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbing¬¬an,
2.    Melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbing¬an,
3.    Menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan,
4.    Me¬manfaat¬kan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pem¬belajaran/bimbingan,
5.    Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik,
6.    Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,
7.    Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,
8.    Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
9.    Mengembangkan dan me¬manfaat¬kan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, memanfaatkan sumber-sumber belajar,
10.    Me¬ngembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) Yang tepat dan berdaya guna,
11.    Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pem¬belajaran/bimbingan, dan
12.    Mengembangkan inovasi pem¬belajar¬an/bimbingan.

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup pe¬rencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian.

Berdasarkan peran pengawas sekolah tersebut, secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan pengawas sekolah dalam bidang penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penlaian, sampai kepada  memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah.

Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari kompetensi yang tidak boleh dilupakan. Pengawas sekolah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan antarpersonal dalam membina, dan sebagainya. Berkaitan dengan pembinaan, pengawas sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan pengawas di satuan pendidikan benar-benar diharapkan dan dirindukan.

Mari kita dukung dan kawal pengawas sekolah agar dapat memberikan konstribusi yang maksimal untuk peningkatan kualitas pendidikan.***

P. Yunes, P.Sugiarto, Edi V.Petebang

Share.

Leave A Reply