Merawat dan Mengelola Keharmonisan dalam Kehidupan Yang Beragam di Kalimantan Barat

0

Oleh Edi V.Petebang, Anggota Dewan Pendidikan Kalbar

Provinsi Kalimantan Barat memang dari sejak jaman kerajaan, era pemerintah kolonial Belanda hingga kini memang dihuni masyarakat majemuk, multi etnis, multi agama, penuh kebhinnekaan.  Meskipun etnis Dayak diyakini sebagai kelompok pertama yang mendiami bumi Borneo ini, namun kelompok etnis lain berdatangan juga ke bumi yang semula kaya hutan ini, yakni Melayu, Tionghoa, Bugis, Banjar, Jawa dan sebagainya. Jumlah orang Dayak dari tahun ke tahun semakin sedikit karena banyaknya pendatang. Lihat saja perbandingan penduduk Kalbar tahun 1930 dan tahun 2000 berikut.

Etnis/suku      Tahun 1930     Tahun 2000

Dayak              43,02%           33,75%

Melayu            29,74%            33,75%

Banjar             1,06%              0,66%

Jawa                2,99%              9,41%

Bugis               9,85%              3,20%

Tionghoa         12,88%            10,41%

Suku lainnya    0,47%              3,62%

Total               454,172           3.732.950
Kemajemukan etnis tersebut otomatis melahirkan beragam budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Selain etnis yang berbeda, di internal etnis sendiri terdapat perbedaan. Misalnya, ada 188 dialek yang dituturkan suku Dayak; ada bahasa Melayu Pontianak, Sanggau & Sekadau, Ketapang, Sambas, Putusibau, Sintang, Ngabang; ada Tionghoa Hakk dan Tiocu.

Dari segi agama di provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No 25  Tahun 1956 ini terdapat pemeluk agama Islam (57,6%)),  Katolik (24,1%), Kristen Protestan (10%), Budha  (6,4%), Hindu (0,2%), Konghucu dan aliran kepercayaan lainnya/agama adat (1,7%) (BPS Kalbar, 2000).

Keberagaman Kalbar tersebut di satu sisi merupakan kekayaan, potensi untuk maju, berkembang; di sisi lain bisa menjadi pemicu (triger) terjadinya aneka bentuk konflik kekerasan bernuansa etnis. Salah satu sebab utama konflik-konflik kekerasan tersebut karena masih kurangnya saling penghargaan dan saling penerimaan akan adanya perbedaan antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya. Hal ini melahirkan fanatisme etnis yang sempit yang pada gilirannya memicu konflik kekerasan atas label etnis.

Konflik bernuansa etnis sesungguhnya terjadi di Kalbar sejak jaman dulu kala. Menurut Kepolisian Daerah Kalbar, seperti dikutip Edi Petebang dalam buku Dayak Sakti, dari tahun 1962 sampai tahun 1999 terjadi 15 kali konflik etnis. Yakni yakni Dayak-Tionghoa (1967); Dayak-Madura (11 kali pada tahun 1962, 1968, 1972, 1976, 1977, 1979, 1983, 1993, 1994, 1996 dan 1997); Melayu-Madura (3 kali pada tahun 1955 di Sukadana-Ketapang, tahun 1999 di Sambas-Singka¬wang dan tahun 2000 di Kota Pontianak).

KOnflik bernuansa etnis tahun 1999 menjadi titik balik konflik di Kalimantan Barat. Itulah konflik terakhir dan menjadi alasa terkuat untuk melakukan beragam kegiatan pembangunan perdamaian di Kalimantan Barat. Ratusan nyawa melayang, ratusan ribu orang mengungsi, kerugian harta benda yang sangat besar. Konflik besar yang melibatkan tiga etnis besar di Kalbar tersebut selama kurun waktu tiga tahun tersebut menjadi klimak dan sekaligus melahirkan kesadaran baru di masyarakat Kalbar bahwa dalam  setiap konflik, tidak ada yang kalah dan menang: semua pihak menjadi kalah karena berdampak sistematis dalam seluruh aspek kehidupan.

Lahir penyadaran yang kuat dalam masyarakat Kalimantan Barat tentang dampak negatif dari konflik berbau etnis sehingga  setiap ada persoalan yang bernuansa etnis, seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan etnis yang pernah berkonflik maka akan ditangani dengan segera melalui pendekatan social dan budaya; bukan mengedepankan aspek hukum formal saja.

Pemulihan paska konflik dilakukan secara terus menerus. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan multi dimensi kehidupan (sosial, budaya, ekonomi, politik) dan multi pihak: pemerintah, tokoh masyarakat/adat/agama, lembaga masyarakat sipil (LSM/NGO) dan multi level: tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, dialog dan kegiatan antar etnis yang dilakukan secara rutin dalam semua jenjang: RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi.

Merawat & Mengelola Keharmonisan
“Merawat dan memelihara keberagaman, kedamaian di Kalbar memerlukan keterlibatan semua pihak. Ini semua tidak gampang, tidak datang begitu saja. Ini memerlukan kerja keras, kerja sama yang bersinergi dari semua elemen masyarakat,”ujar Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dalam sambutannya saat Pembukaan Festival Capgomeh di Singkawang tahun 2019. Sebagai warga Kalbar, ia bangga dengan kondisi aman dan damai di Kalbar, apalagi tahun 2019 salah satu kota di Kalbar, yakni Singkawang, dinobatkan sebagai “kota paling toleran se-Indonesia”, disusul Salatiga di Jawa Tengah, dan Pemantang Siantar di Sumatra Utara.

Seperti apa yang disampaikan Kapolda Kalbar diatas, semua pihak di Kalbar melakukan beragam upaya untuk menciptakan, memelihara dan mengisi kedamaian. Ada banyak program, aktivitas yang dilakukan berbagai stakeholder di Kalimantan Barat dalam merawat, mengisi damai dan mengelola keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Pada kesempatan ini penulis sharing tentang dua kegiatan yang penulis lakukan secara bersama dengan berbagai pihak. Pertama adalah pendidikan  perdamaian untuk masyarakat multi etnis/agama, dan kedua, pengembangan koperasi credit union untuk masyarakat multi-etnis/agama.

Pendidikan Perdamaian
Pendidikan perdamaian dikategorikan dalam pendidikan non formal dan formal. Pendidikan non formal terdiri dari dua jenis, yakni untuk tokoh masyarakat/adat/agama serta untuk mahasiswa/pemuda. Pendidikan formal adalah dengan memfasilitasi Pendidikan muatan lokal untuk siswa  SMP.

Dampak yang diharapkan dari pendidikan perdamaian dan pendidikan multikultur adalah terjadinya perubahan dalam empat level pada setiap orang–meminjam pendapat John Paul Lederach, pakar transformasi konflik (2003)–yakni: (1). perubahan pada level personal (pribadi), (2). perubahan level relational (relasi), (3). perubahan pada level cultural (budaya) dan (4). perubahan pada level structural (struktur).

Pendidikan damai selama tahun 2006-2009 telah diikuti 260 tokoh masyarakat/adat/agama serta 360 orang mahasiswa. Lokasi pelaksanaan pendidikan di wilayah yang pernah terjadi konflik. Mereka inilah kader-kader perdamaian di Kalimantan Barat yang masih eksis hingga kini dan berkontribusi nyata di lingkungan masing-masing.

Secara formal, pendidikan perdamaian diintegrasikan dengan materi Pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur di Indonesia bukan hal yang asing. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Agama dan pihak swasta/yayasan (LSM) sudah mempraktikkannya.

Pendidikan multikultur terkandung dalam Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan “pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.

Di Indonesia, dan Kalbar khususnya, sejumlah lembaga pendidikan swasta telah mengajarkan pendidikan multikultur kepada siswa dan mempersiapkan gurunya. Di Pontianak, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKATN) St.Agustinus Pontianak menetapkan mata kuliah “Pendidikan Multikultur” sebagai mata kuliah. Menurut STAKATN mata kuliah ini menambah kompetensi alumninya agar memiliki nilai “plus”.

Yayasan Pemberdayaan PeFor Nusantara (YPPN) dan Aliansi untuk Perdamaian dan Transformasi (ANPRI) sudah memfasilitasi pengajaran mulok pendidikan multikultur di sejumlah SMP dan SLTA di Kalbar mulai tahun 2007 hingga kini.

Menurut ANPRI, tujuan jangka panjang dilaksanakannya pendidikan Mulok multikultur ini adalah “terciptanya masyarakat multi-etnis Kalimantan Barat yang damai dan sejahtera yang menghormati perbedaan budaya dan hak asasi manusia”.

Credit union: penjaga keharmonisan
Credit union (CU) adalah koperasi yang mempunyai struktur dari primer, sekunder, nasional, Asia dan dunia. CU mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan dan merawat kedamaian paska konflik di Kalimantan Barat dalam dua decade terakhir. Koperasi credit union (popular disebut CU), kemempunyai kekhasan tersendiri dan eksis di seluruh dunia. Akhir tahun 2019 ada 89,026 credit union di 117 negara dunia sejak tahun 1818 dengan anggota 261 juta orang dan aset USD 2,115,016,371,443 (www.woccu.com). Di Indonesia terdapat 857 credit union dengan anggota 3.045.786 orang dan aset Rp 31 triliun (2018) yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia (ww.cuco.org).

Di Kalimantan Barat terdapat 1,8 juta orang anggota (32,7% dari total penduduk Kalbar 5,5 juta jiwa) yang tersebar di 56 credit union. Total aset dari 56 credit union tersebut sampai Juli 2019 mencapai Rp.15,3 triliun. Ke-56 credit union tersebut tergabung dalam empat Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit). Yakni Puskopdit BKCU Kalimantan, Puskopdit Kapuas, Puskopdit Khatulistiwa dan Puskopdit Borneo. Puskopdit BKCU Kalimantan adalah koperasi kredit sekunder terbesar di Indonesia per 31 Desember 2018 dengan 44 CU anggota yang tersebar di 18 provinsi dengan anggota 475.645 orang; aset anggota Rp 7 triliun; 1.800 orang staf.
Kalimantan Barat adalah surganya credit union; credit union identik dengan Kalimantan Barat.

Masyarakat/kelompok dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri, belajar dari keberhasilan credit union di Kalimantan Barat. Tidak heran, anggota (CU primer) dari Puskopdit BKCU Kalimantan yang berpusat di Pontianak ada di Nias, Batam, Jombang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Flores, Maumere, Larantuka, Atambua, Toraja, Makasar, Palu, Kendari, Toraja, Ambon, hingga Papua (Merauke, Manokwari, Agat) karena belajar dari Kalimantan Barat.

Wadah pemberdayaan umat yang awalnya (tahun 1970) diinisiasi Gereja Katolik ini  namun bisa diterima masyarakat dari semua agama karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan universal dengan semboyan “saya susah anda bantu; anda susah saya bantu”.

Koperasi credit union adalah lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan usaha simpan pinjam. Mengapa credit union mempunyai peran penting dalam proses perdamaian di Kalimantan Barat? Karena melalui wadah ini orang, masyarakat Kalimantan Barat, tanpa memandang suku, agama, golongan, ras, warna kulit, dan perbedaan lainnya menyatu di dalamnya sebagai anggotanya.

Paska konflik besar tahun 1999 dan 2000, wadah yang paling netral dipakai dalam upaya perdamaian adalah credit union karena di sini sudah tergabung anggota dari beragam etnis dan agama serta nilai-nilainya yang bersifat kemanusiaan. Penulis secara langsung terlibat dalam proses ini dimana kami, aktivis  dari beragam etnis dan agama, melakukan upaya-upaya damai melalui kegiatan credit union di daerah-daerah yang terjadi konflik.

Eksistensi dan kontribusi credit union yang sangat nyata dalam pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat: tiga hal penting dalam upaya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.***

Tulisan ini merupakan ringkasan dari makalah penulis yang dipresentaiskan dalam Dialog Nasional Kebudayaan di Manado 6-9 September 2019 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Share.

Leave A Reply