Menilik Beban Kerja Dosen

0

Oleh Eusabinus Bunau, Ph. D.
Komisi DIKTI, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

Beban kerja dosen, selanjutnya disingkat BKD, berisi tentang rencana dan realisasi kerja dosen yang disusun oleh setiap dosen setiap semester. Rencana yang disusun pada semester ganjil seterusnya dilaporkan sebagai hasil atau realisasi kerja pada semester genap. Tidak semua yang direncanakan dapat terlaksana atau tercapai.

Demikian pula, ada juga hasil atau realisasi yang tidak direncanakan tetapi ada dikerjakan pada semester ganjil itu dan dilaporkan sebagai realisasi atau hasil pada semester genap. Dengan demikian, rencana dan hasil tidak bisa cocok atau sama persis dari segi skor dan dari jenis atau macam kegiatan yang direncanakan dan direalisasikan. Misalnya, rencana skornya 10, realisasi skornya 12, atau sebaliknya, rencana 12, realisasi 10. Selain hasil, pada semester genap itu juga disusun rencana untuk semester ganjil berikutnya. Begitulah seterusnya untuk setiap semester, setiap tahun.

Unsur-unsur rencana dan hasil BKD terdiri dari (1) unsur pendidikan, (2) unsur pelaksanaan pendidikan, (3) unsur pelaksanaan penelitian, (4) unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan (5) unsur penunjang kegiatan akademik dosen. Unsur pendidikan terdiri dari sub-unsur (a) pendidikan formal dan (b) Diklat Prajabatan. Unsur pelaksanaan pendidikan terdiri dari sub-unsur (a) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta penyelenggaraan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel atau studio, atau kebun percubaan atau teknologi pengajaran dan praktik lapangan, (b) membimbing seminar, (c) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik lapangan, (d) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, (e) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, (f) membina kegiatan mahasiswa, (g) mengembangkan program kuliah, (h) mengembangkan bahan kuliah, (i) menyampaikan orasi ilmiah, (j) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, (k) membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya, (l) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan akademik dosen, dan (m) melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

Unsur pelaksanaan penelitian terdiri dari sub-unsur (a) menghasilkan karya ilmiah, (b) menterjemahkan/menyadur buku ilmiah, (c) mengedit/ menyunting karya ilmiah, (d) membuat rencana dan karya teknologi yang menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, paten sederhana, merek, desain industri, indikasi geografis, varietas tanaman, integrated circuit, rahasia dagang, lisensi dan wara laba, dan (e) membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan atau karya sastera.

Unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari (a) menduduki jabatan pimpinan, (b) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, (c) memberikan latihan/penyuluhan, penataran/ceramah kepada masyarakat, (d) memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, (e) membuat/menulis karya pengabdian. Sedangkan unsur penunjang kegiatan akademik dosen terdiri dari sub-unsur (a) menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi, (b)  menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, (c) menjadi anggota profesi dosen, (d) mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah, (e) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, (f) berperan aktif dalam pertemuan ilmiah (g) mendapat penghargaan/tanda jasa, (h) menulis pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, (i) menjadi editor jurnal/reviewer, (j) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora, (k), keanggotaan dalam organisasi profesi, (l) keanggotaan dalam tim penilai, dan (m) keanggotaan dalam senat perguruan tinggi.

Setiap unsur rencana dan realisasi BKD tidak boleh kosong, atau paling sedikit setiap unsur minimal mempunyai 1 rencana dan 1 hasil realisasi. Beban kerja dosen minimal adalah 12 Satuan Kredit Semester (SKS) per setiap semester. Sub-unsur dari kelima unsur BKD yang tidak boleh kosong untuk memenuhi syarat minimal 12 SKS adalah unsur 2, 3, 4, dan 5. Unsur 1 hanya diisi untuk dosen yang menambah gelar pendidikan akademik, dari S2 ke S3, dan untuk semua dosen yang telah mempunyai sertifikat Prajabatan. Dengan demikian, unsur 1 hanya bisa diisi 1 kali, atau satu semester saja oleh setiap dosen.

Meskipun syarat minimal BKD adalah sebesar 12 SKS, tetapi tidak serta-merta setiap dosen bisa memenuhinya seketika. Untuk skor mata kuliah yang diampu oleh dosen juga tidak sama, sesuai dengan jenjang jabatan fungsional dosen. Jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar atau profesor mempunyai bobot skor yang berbeda meskipun jumlah SKS suatu mata kuliah itu sama. Dosen-dosen yang jumlah mata kuliah dan jam mengajarnya sedikit karena satu dan lain hal, hasil penelitian hanya dalam bentuk laporan cetak (sebagai laporan saja, tidak diterbitkan), tidak mempunyai sertifikat sebagai pembicara/narasumber dalam suatu seminar/konferensi untuk menyebarluaskan hasil penelitian, adalah mereka yang agak sulit memenuhi syarat minimal sebesar 12 SKS ini. Sebagai tambahan informasi, skor penerbitan di jurnal dan sertifikat seminar/konferensi berbeda-beda tergantung tingkatan atau skala. Artikel terbit di jurnal lokal lebih kecil dari jurnal nasional, international; terakreditasi dan bereputasi. Demikian juga halnya dengan sertifikat seminar/konferensi. Berbeda antara hanya sebagai peserta atau sebagai narasumber, lokal, nasional atau internasional. Demikian juga untuk kewajiban khusus lektor kepala dan guru besar atau professor, yang berbeda dari kewajiban asisten ahli dan lektor.

Untuk tahap permulaan, BKD ini dirasakan berat, mengejutkan. Betapa tidak, para dosen sudah mengajar bertahun-tahun, tetapi masih harus dibebankan lagi dengan kegiatan beradministrasi. Untuk tahap awal-awal sekarang ini, sistem daring atau online BKD juga dirasakan masih rumit, njelimet. Namun demikian, melalui tulisan ini penulis ingin memberitahukan bahwa BKD ini mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Pertama-tama, supaya dosen juga bisa mengadministrasikan dirinya, supaya dosen mulai terbiasa dengan dunia Internet and Computer Technology (ICT), dan supaya dosen terus memacu kinerja untuk meningkatkan kualitas dirinya, dan barulah kualitas mahasiswa didikannya. Salah satu ciri SDM yang unggul untuk Indonesia maju adalah mempunyai kinerja yang baik, dan menguasai ‘penggunaan’ teknologi semisal ICT dan dunia daring dalam rangka menuju kebijakan dan pelaksanaan paperless, atau tanpa berkertas. Untuk tujuan kepraktisan ke depan nanti, pastilah sistem BKD ini akan semakin disempurnakan dan disederhanakan. Menjadi jelaslah bahwa BKD ini memang bertujuan untuk mendorong dosen semakin profesional sesuai sebutan profesinya, bukan untuk mengerjakan hal-hal lain, yang tidak berhubungan, yang tidak berkaitan.

Secara keseluruhan, BKD ini dianggap sudah memenuhi prinsip keadilan. Meskipun begitu, untuk penghitungan skor mata kuliah, dosen berjabatan fungsional asisten ahli merugi karena unit pengali skor hanya 0,5, sementara untuk jabatan fungsional lain sisanya, unit pengali skor adalah 1, dan itu dikatakan sebagai ‘pembinaan’. Kewajiban dosen berjabatan fungsional lektor kepala juga merugi dari segi usaha untuk memenuhi BKD ini karena hampir disetarakan dengan kewajiban dosen berjabatan fungsional professor dari segi publikasi. Bedanya hanya dari tingkat atau kelas jurnal, dan dari segi tunjangan, dosen berjabatan lektor kepala ini sama saja dengan dosen-dosen lain berjabatan fungsional asisten ahli dan lektor. Meskipun dosen berjabatan fungsional lektor kepala ini, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Associate Professor atau Professor Madya, tetapi tidak ada tunjangan profesornya. Tentu saja, oleh orang atas, hal ini disebut ‘dorongan’.

Terlepas dari apa pun tanggapan para dosen, baik positif maupun negatif, mengisi dan memenuhi syarat minimal BKD ini sebenarnya merupakan akuntabilitas dosen (walaupun masih takut-takut disebutkan) terhadap jabatan profesi sebagai dosen yang profesional sesuai dengan sertifikat sertifikasi dosen. Selain itu, BKD ini bisa mengambil fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja dosen. Tidak lama lagi, BKD ini juga mungkin menjadi dasar kelayakan dan kepatutan seorang dosen untuk menerima tunjangan sertifikasi profesi. Bisa saja kelak seorang dosen tidak otomatis menerima tunjangan sertifikasi walaupun dia tetap seorang dosen. Seperti seorang profesor, dia bisa saja tidak menerima tunjangan profesor, tetapi dia tetaplah profesor. Dia menjadi seorang profesor tanpa tunjangan, yang oleh kawan-kawan biasa disingkat PROTT.***

Share.

Leave A Reply