Menawarkan Solusi Pendidikan di Daerah Pedalaman/Perbatasan

1

Oleh Dr. Clarry Sada, M. Pd
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

Peristiwa murid-murid di daerah Sungkung, Kabupaten Bengkayang telah membuka mata kita betapa kondisi pendidikan di daerah pedalaman Kalimantan Barat sudah begitu memprihatinkan. Meskipun yang ditampilkan hanya kondisi pakaian (seragam) murid-murid tersebut yang sudah lusuh, koyak dan kurang layak pakai, sesungguhnya hal ini tidaklah terlalu prinsip. Sebab barangkali masih banyak anak-anak yang memiliki pakaian sekolah yang lebih parah lagi. Kondisi yang demikian menyentuh perhatian Bapak Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia sehingga beliau mengirimkan 640 paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak di daerah Sungkung dan sekitarnya. Tentu anak-anak dan orang tua sangat gembira.

Bantuan Presiden adalah satu sisi kepedulian Kepala Negara atas penderitaan rakyatnya. Hal ini patut kita apresiasi karena jarang seorang pemimpin negara atau rakyat yang bertindak cepat. Perlu diketahui bantuan itu dilaksanakan sekitar 4 hari sudah dapat diterima oleh anak-anak. Semua ini berkat kerja keras dan cepat para pendekar-pendekar TNI kita. Untuk itu kita perlu apresiasi TNI kita yang cepat dan sigap dalam melaksanakan tugas.

Sisi lain yang dapat menjadi renungan bagi kita semua adalah bahwa pada dunia yang sudah maju dengan teknologi yang hebat, masih ada sebagian rakyat kita yang demikian susah kehidupannya sehingga sampai tidak mampu menyediakan pakaian dan perlengkapan sekolah yang layak. Sebab sesungguhnya masyarakat kita adalah masyarakat yang agraris atau petani. Wilayah kita yang sudah dirambah oleh perkebunan sawit, kebun karet miliki keluarga dan tanaman lain yang produktif, seperti: lada. Andaikan semua ini ada di daerah itu, maka pertanyaan kita adalah 1) dimana kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dapat menyediakan lapangan kerja sehingga ada pekerjaan ada masukkan uang, 2) umumnya rakyat kita di daerah pedalaman/perbatasan memiliki kebun karet meskipun berskala kecil, menanam padi, lada dan hasil hutan lainnya (mungkin masih ada rotan), dan 3) para orangtua yang masih muda (produktif) mengatasi kondisi keuangan keluarga dengan bekerja pada orang lain atau merantau ke kota kabupaten, dll sebagai kuli bangunan. Jika kita simpulkan bahwa peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan masih terbuka. Oleh karena itu, spirit membangun keluarga, khususnya anak-anak masih terbuka luas asalkan kita orangtua sungguh-sungguh ingin membangun anak-anak kita sebagai generasi penerus.

Selain itu, bagaimana sisi pemerintah. Masyarakat bisa saja bertanya tentang dana-dana bantuan kepada peserta didik seperti dana BOS, KIP, batuan orang miskin dan lain sebagainya. Pemerintah daerah perlu terlibat langsung untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat kecil yang berada di daerah pedalaman/perbatasan. Bantuan-bantuan nyata langsung kepada masyarakat yang memang sudah tidak berdaya. Oleh karena itu, kehadiran pejabat pada daerah pedalaman/perbatasan secara nyata atau konkrit agar dapat melihat kondisi yang sesungguhnya, jadi bukan ceritera dari orang lain (bawahan/staf). Atau dengan kata lain, instansi-instansi yang terkait dengan pembangunan masyarakat harus sering melakukan monitoring secara langsung.

Respon cepat bapak Presiden merupakan komitmen beliau untuk mengatasi penderitaan yang dihadapi oleh rakyatnya. Sikap pemimpin yang sangat peduli akan rakyatnya memang tidak banyak pemimpin yang dapat melakukannya. Sebagai contoh Bapak Presiden Jokowi dalam masa kerjanya yang sekitar 2,5 tahun telah hadir di beberapa daerah perbatasan di Kalimantan Barat, seperti: Perbatasan Entikong (Kabupaten Sanggau), Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Aruk (Kabupaten Sambas). Ini menunjukkan bahwa komitmen membangun seorang pemimpin tidak dihalangi oleh jarak, infrastruktur yang jelek dan status daerah yang namanya pedalaman/perbatasan.

SOLUSI
Untuk melihat peristiwa terkait kondisi pendidikan kita di daerah pedalaman/perbatasan tidaklah dengan emosional dengan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Namun kita lebih melihatnya secara jernih seraya mencari solusi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Berikut solusi-solusi yang merupakan hasil renungan dan pengamatan kami di lapangan:
1. Merger – Wilayah pedalaman/perbatasan cukup luas dan persebaran sekolah-sekolah dasar (SD) juga cukup berjauhan. Di sisi lain, murid-murid yang terdapat pada satu sekolah tidak banyak, bahkan ada yang dibawah sepuluh mulai kelas satu sampai kelas tiga sekolah dasar. Oleh karenanya perlu pemikiran untuk menggabungkan (merger) beberapa sekolah yang berada di pedalaman tersebut ke daerah yang dekat dengan kota kecamatan atau daerah yang memiliki akses lebih mudah. Dengan model ini, lokasi sekolah akan lebih sedikit sehingga proses monitoring akan lebih mudah.

2. Boarding School – sekolah-sekolah yang telah digabungkan (merger) harus dilengkapi dengan asrama dan perumahan guru. Murid-murid tidak harus pulang setiap hari tapi sekali dalam satu minggu (belajar 5 hari seminggu). Kehadiran asrama tentu memberikan dampak-dampak yang positif, antara lain: para murid dapat dibina / diawasi selama 24 jam, proses pembelajaran akan lebih efektif dan pergaulan murid akan lebih terpantau oleh para guru.

3. Boarding (Dormintory) – konsep asrama tidak hanya dibangun di daerah pedaaman / perbatasan, namun juga dapat dibangun di daerah ibu kota kabuaten dan ibu kota provinsi. Konsep ini penyediaan akomodasi (pemondokan) bagi siswa-siswa atau mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman/perbatasan untuk dapat mengenal kehidupan di perkotaan. Pengalaman hidup di kota data memberikan tantangan baru sehingga mereka memiliki kiat-kiat untuk berkembang/ berjuang hidup di kota. Mereka akan lebih mengenal peluang-peluang pekerjaan dan belajar hidup berkompetisi dengan masyarakat lainnya.

4. CSR (Cooperate Social Responsibility) – sesungguhnya peristiwa yang terjadi pada anak-anak kita di Daerah Sungkung tidak harus terjadi jika ada hubungan baik denganpihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan memiliki CSR dan sebagian dana CSR dapat dialokasikan untuk membantu murid-murid di sekolah sekitar perusahaan perkebunan sawit atau perusahaan pertambangan. Untuk ini, peran pemerintah daerak (kabupaten) adalah memfasilitasi perusahaan dan masyarakat.

5. Tanggungjawab Orangtua – anak adalah tanggungjawab orangtua dan keluarga. Apapun alasannya, orangtua merupakan pihak pertama dan utama yang bertanggungjawab terhadap anaknya dalam segala hal, termasuk menyediakan pakaian, perlengkapan sekolah, dan makanan. Oleh karena itu, masyarakat pedalaman/perbatasan harus terus meningkatkan pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, perikan dan lain-lain. Hidup masyarakat pedalaman/perbatasan sangat tergantung pada hasil pertanian/perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk menjadi petani yang tangguh. Pemerintah dapat menginisiasi gerakan tanam karet, tanam lada, membuka lahan sawah dan lain-lain.

Kesimpulan
Tiga pilar pembangunan yang diperankan oleh pemerintah, pengusaha (swasta) dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun rakyat agar bebas dari kemiskinan.

Peranan pemerintah adalah membangun rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Regulasi yang mengatur lahan untuk pertanian rakyat, perusahaan dan pihak swasta lainnya harus jelas sehingga rakyat masih memiliki lahan untuk mengembangkan pertaniannya.

Pihak perusahaan harus menjadi “bapak angkat” untuk membina baik teknis maupun pemodalan. Sementara itu masyarakat harus dapat memegang teguh segala “mandate” yang telah dibeikan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan. Dengan kata lain semua pihak harus melakukan sesuai dengan fungsi masing-masing. Semoga berhasil.

Share.

1 Komentar

Leave A Reply