Gubernur Minta Dewan Pendidikan Bantu Naikkan IPM Kalbar

0

Dewan Pendidikan berperan membantu pemerintah provinsi Kalbar meningkatkan IPM Kalimantan Barat. Perbanyak PAUD dan pendidikan non formal agar usia sekolah bisa naik. Demikian sambutan singkat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH. M. Hum., dalam pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi 2019-2024 di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat 5 Juni 2020. Seluruh pengurus menggunakan masker sesuai protocol pencegahan Covid-19.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar, Muhamad Ali, Dewan Pendidikan selama ini sudah dilibatkan dan proaktif dalam pembangunan pendidikan di Kalbar. “Dewan Pendidikan sesuai dengan kapasitas, peran dan fungsinya sudah cukup banyak berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat,” jelas Ali Daud, sapaan karib ketua Dewan Pendidikan terpilih.

Pengurus Dewan Pendidikan yang dikukuhkan adalah sebagai berikut. Ketua H. Muhamad Ali, Wakil Ketua: Mawardi, Sekretaris: Eusabinus Bunau, Wakil Sekretaris: Edi V.Petebang, Bendahara : H. Syaparman, Ketua Komisi PAUD dan Dikmas Fitri Darsini dan Anggota : Romdlon, Ketua Komisi Dikdas : H. Abdul Hamid dan  Anggota : Kristianus Atok, Ketua Komisi Dikmen : Harry Saderach dan Anggota : Jarminto, Ketua Komisi Pendidikan Keagamaan : H. Yapandi Ramli dan Anggota: Sumadyo.

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Fungsi  Dewan Pendidikan  adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Sedangkan tugas Dewan Pendidikan adalah menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati, walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Share.

Leave A Reply