Database Pendidikan Pemerintah Kacau

0

PONTIANAK- Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Clarry Sada, menilai, database dan politik anggaran menjadi isu penting di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu dikemukakan Clarry Sada, Rabu (7/9), menanggapi Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Qian Tang, dalam peluncuran Global Education Monitoring (GEM) Report 2016 di Jakarta, Selasa, 6 September 2016.

Qian Tang, menilai, tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia meningkat tajam, namun mutu pendidikan yang didapat setiap anak, belum setara. Padahal, penyediaan kualitas pendidikan yang baik merupakan kunci menciptakan generasi berkualitas.

“Kesenjangan mutu pendidikan masih menjadi kendala banyak negara, khususnya Indonesia,” kata Qian Tang.

Menurut Clarry Sada, database sangat kacau, baik di tingkat daerah maupun pusat di Indonesia. Data angka buta huruf saja yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Sosial tidak sinkron satu sama lain.

Apalagi masalah data teknis, tidak ada satu pun data yang bisa dijadikan rujukan ilmiah. Kalau masalah database saja sudah tidak valid, bagaimana mungkin pemerintah bisa menyusun rencana pembangunan di bidang pendidikan sesuai harapan masyarakat?” tanya Clarry Sada.

Selain kacaunya database, kondisi yang dihadapi sekarang adalah politik anggaran pemerintah belum berpihak kepada dunia pendidikan. Di dalam ketentuan yang berlaku, ditegaskan, pemerintah daerah dan pusat wajib mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari alokasi keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sekarang, jangankan alokasi dana minimal 20 persen di dalam APBN dan APBD, mengurus anggaran sertifikasi guru saja pemerintah saling lempar tanggungjawab, sehingga akhirnya diklaim kelebihan perhitungan alokasi Rp23,4 triliun dalam APBD 2016,” ujar Clarry Sada.

Clarry mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menangani bidang pendidikan, dengan membenahi database hingga terwujudnya politik anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah partisipasi pendidikan di Indonesia dalam laporan itu memang tercatat terus meningkat. Misalnya jumlah partisipasi pendidikan dasar hingga menengah yang mencapai 100 persen. (Netralitas.com)

Share.

Leave A Reply