Ayo Lindungi Guru!

0

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan Peraturan Pemerintah yang melindungi guru dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan yang dimaksud adalah PP No.74 tahun 2008. PP ini sudah muncul 8 tahun lalu dan baru menjadi konsumsi publik masa-masa sekarang ini.

Perhatian masyarakat semakin serius karena fenomena tantangan dalam dunia pendidikan sangat dinamis sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi dihadapkan pada tata nilai untuk guru, murid maupun orang tua. Fenomena yang terjadi seakan menantang berbagai pihak untuk menempatkan posisi masing masing secara benar ditinjau dari berbagai dimensi baik etika, moral, agama, sosial, maupun hak asasi.

Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah memberikan sinyal kepada kita semua agar pembangunan pendidikan mendapatkan perhatian yang ekstra serius. Gambaran para pemimpin dan kelangsungan hidup negara sangat diwarnai proses pendidikan kita.Guru sebagai bagian penting penyelenggara pendidikan hendaknya mendapatkan perlakuan baik dan optimal dari negara. Sebab negara sebagai pemakai hasil kerja guru akan menerima langsung hasil kegiatan tersebut.

Di tangan gurulah muncul pemimpin-pemimpin yang baik dan membanggakan. Dukungan kepada profesi guru setidaknya sudah dirasakan dalam Peraturan Pemerinitah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru sehingga kinerja guru semakin baik dari waktu ke waktu. Tantangan sebagai sebagai seorang guru kian hari kian beratnya, apalagi menghadapi perilaku murid yang banyak berubah akibat berbagai faktor baik pengaruh budaya luar, kemajuan teknologi, sikap hidup bangsa yang berubah maupun maszab-maszab yang dianut para ahli di tanah air yang beraneka ragam pula.

Guru merasa serba salah menghadapi peserta didik apabila dihadapkan pada pilihan antara menghukum karena seharusnya dilakukan akibat berbuatan anak didik. Sisi lain guru yang tidak melakukan eksekusi hukuman dinilai kurang mampu menerapkan konsep pendidikan funishment dan reward. Akibat guru yang menghindari pemberian hukuman mengakibatkan murid semakin liar dan menjadi tidak terkendali. Dalam situasi semacam inilah harus jelas dan tegas garis demarkasi tugas dan kewenangan guru untuk bertindak arif dan bijak.

Kehadiran Peraturan Pemerinah ini untuk mengurangi kecemasan guru dalam pemberian hukuman dan penguatan sekaligus perlindungan hukum kepada para guru. Guru harus tetap memahami kewajibannya sebagai pendidik meskipun secara tegas adanya perlindungan bagi dirinya. Jangan sampai adanya peraturan ini membuat guru semakin bebas memberikan hukuman yang berdampak kurang edukatif. Adanya peraturan pemerintah ini mengingatkan semua insan pendidik agar tetap melaksanakan tugas tanpa beban psikologis akibat tindakannya. Pada saat menghadapi peserta belajar yang bermasalah tentu saja harus diterapi secara berjenjang hingga pelajar tersebut menjadi sadar dan lebih baik. Bagai mana jika guru harus memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman yang bisa menimbulkan kontroversial adalah hukuman fisik. Namun batasan larangan yang tidak boleh dilakukan guru juga belum jelas.

Berbagai pertanyaan muncul, sejauh mana batasan pemberian hukuman dari guru kepada murid? Apakah hukuman fisik tidak dibenarkan diterapkan di sekolah? Apakah perilaku guru menjadi wujud dari kesempurnaan manusia yang harus diterapkaqn di kelas? Bagai mana kalau guru melanggar disiplin, kewenangan sebagai guru ataupun kepala sekolah? Bagai mana guru dan insan pendidik menghadapi perilaku murid yang sudah diambang batas kewajaran? Pihak-pihak yang bersentuhan dengan hukum menjadi bagian yang dituju oleh Peraturan Pemerintah No 74 ini. Maka, murid,wali murid, Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan Negri dan Pengadilan Tinggi. Akibat kejadian-kejadian di sekolah maka muncullah pasal-pasal berikut:

Pasal 39 ayat 1.Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturanperundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Pemberian sanksi inpun masih bersifat umum. Belum ada rujukan pemberian hukuman yang setara denga kesalahan yang diperbuat peserta didik. Akibat tidak adanya jenis dan kuantitas maupun kuanlitas hukuman yang dapat dijadikan rujukan bisa terjadi mengundang pro dan kontra terhadap hukuman yang diberikan. Hal yang membuat runyam lagi, mana kala peserta didik kurang menerima jenis sanksi yang dijatuhkan kepada oleh guru yang mengajar di kelas.

Ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran baik lisan maupun tulisan serta hukum yang bersifat mendidik sesuaidengan kaidah, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jenis hukuman yang bersifat mendidik contohnya masih multiinterpretasi. Biasanya guru menentukan jenis hukuman lebih didasari pertimbangan pribadi guru itu sendiri. Lebih baik di sekolah dilakukan dialog sesama guru untuk menyepakati jenis, kualitas, bentuk maupun aturan-aturan penerapan hukuman bagi perserta didik. Penilaian beberapa guru akan menguatkan guru lain dalam melaksanakan hukuman. Diskusi di antara sesama guru dapat mengantisipasi penerapan hukuman yang kontroversial.

Pasal 40. Guru berhak mendapat perlindungan ketika melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah,pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi dan kesehatan kerja. Pemberian hukuman adalah bagian dari rangkaian proses menempa peserta didik menjadi lebih baik, lebih berkualitas, sehingga sanksi dibenarkan dalam implementasi pembelajaran.

Pasal 41. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Pasal ini merupakan pasal perlindungan bagi guru. Banyak kasus yang terjadi yang menempatkan guru sebagai pesakitan. Figur guru harus dihormati, diperlakukan lebih adil dan dijauhi dari kekerasan dan ancaman. Perlindungan secara maksimal kepada profesi guru merupakan langkah maju bagi penghargaan, penghormatan dan perlindungan pada profesi guru.

Guru sangat wajar diperlakukan secara manusiawi dilindungi dan dihormati. Guru merupakan kunci untuk menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan kompetitif di masa yang akan datang. Kehadiran peraturan pemerintah untuk melindungi,menciptakan dan menyelamatkan guru dari ancaman tindak kekerasan patut diapresiasi. Di tangan guru pembentukan karakter bangsa dapat diturunkan secara bertahap. Perlindungan dan pengharaan kepada guru adalah bentuk pengharaan negara terhadap profesi guru. Di negara-negara maju penghormatan kepada profesi guru jauh lebih maju dan dirasakan.

Di negara yang unggul pendidikannya yakni Finlandia, reformasi pendidikan sudah dimulai tahun 1970-an. Posisi guru sangat penting sebagai penjaga moral. Semua stakeholders dan pemangku kepentingan bersatu berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan. Guru-guru sebagai pendidik bukan profesi biasa mereka melakukan kinerja didasari riset yang dilakukan. Orang-orang terbaik yang ada di negara itu yang dipilih menjadi guru. Penyelenggaraan ujian diserahkan sepenuhnya kepada setiap sekolah. Tidaka ada ujian nasional. Namun hasil pembelajarannya mencengangkan. Para pembelajar secara bebas mengembangkan kapasitas dan kemampuannya masing-masing.

Kapan di Indonesia bisa mengikuti jejak Finlandia? Yakni saat Indonesia mengalami peningkatan mutu di berbagai sektor. Saat guru-guru berasal dari putra putri terbaik bangsa terpanggil untuk menjadi guru. Negara Jepang juga meletakkan dasar yang kokoh pada pendidikan untuk membangun bangsa. **

Dr. Laurensius Salem, anggota Dewan Pendidikan Kalimantan Barat, Dosen FKIP Univeritas Tanjungura

Share.

Leave A Reply